Jakarta - Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi tahap 2 atau WISMP-2, merupakan lanjutan dari program WISMP APL 1 yang sudah berakhir di akhir Desember 2010. Program WISMP 2 dirancang secara utuh dan terintegrasi untuk menjangkau sasaran secara komprehensif, sehingga aspek-aspek lain yang terkait dalam pengelolaan irigasi juga turut dimasukan kedalam ruang lingkup program WISMP 2.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Moch. Amron dalam acara Launching dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Program WISMP-2, (27/2), Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Plh. Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Marwanto Harjowiryono Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Sumarjo Gatot Irianto Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Donni Azdan, Deputi Sarana dan Prasarana, Bappenas dan Gubernur, Bupati yang mewakili program WISMP-2.

WISMP APL I merupakan salah satu dari program berskala luas dan sangat kompleks dengan melibatkan para pemilik kepentingan yang relatif beragam dari berbagai tingkat seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat. “Tidak mengherankan mengingat skala dan kompleksitas tersebut, banyak sekali kendala dan permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan kegiatan WISMP APL I selama ini,” ujar Amron.

 Amron menambahkan sebagai kendaraan reformasi pengelolaan SDA dan irigasi, Program WISMP APL I menunjukan hasil yang positif, keadaan ini tentu saja dibuktikan dengan sejumlah hasil yang sudah dicapai dari Perkuatan Insitusi dan Kelembagaan. Salah satunya adalah dari target 14 Provinsi, 13 Provinsi sudah berhasil membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi, 9 diantaranya telah memiliki Sekretariat Dewan SDA Provinsi dan dari target 99 Kabupaten, 95 Kabupaten sudah membentu Komisi Irigasi Kabupaten.
 
“Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi dari target 343 ribu ha, telah berhasil dilaksanakan proses pembuatan Desain Partisipatif seluas 478,193 ha. Progress tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama antara koordinasi dari seluruh PMU dan PIU mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten,” jelas Amron.

 WISMP-2 merupakan kelanjutan program dari WISMP APL I, maka secara substansi kegiatan hampir tidak ada perbedaan, yang menjadi perbedaan adalah mekanisme penganggaran. Dalam WISMP APL I, mekanisme penyaluran dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, yang dilakukan dengan menggunakan mata anggaran masing-masing kementerian.

 “Sedangkan untuk mekanisme penyaluran dana WISMP-2 dilaksanakan melalui mekanisme Penerusan Pemerintah sebagai hiba kepada Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.07/2008. Hal ini berarti Pemerintah Daerah akan menerima Hibah dari Pemerintah dan dipergunakan untuk melaksanakan program WISMP-2, yang merejuk pelaksanaannya diatur dalam Project Management Manual (PMM) serta diikutsertakan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,” jelas Amron.

Launching dan Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah Program WISMP-2 bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai program WISMP-2 bagi para pengambil keputusan di daerah dengan harapan agar Provinsi dan Kabupaten dapat dengan segera melaksanakan kegiatan WISMP-2 di daerah.



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Kirim Komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas